KETUA MPR INGATKAN TNI-POLRI UNTUK BERSIAP HADAPI TANTANGAN ERA DIGITAL DAN PERANG SIBER

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan bahwa TNI-Polri harus siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital seperti perkembangan teknologi metaverse yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan umum dalam kegiatan Rapim TNI – Polri 2023 yang bertempat di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 8 Pebruari 2023. Karena itu, penting bagi personel TNI dan Polri untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain.

Menurut Ketua MPR RI yang biasa di sapa Bamsoet ini, perkembangan teknologi digital telah menghadapkan dunia pada Fifth-generation warfare (5GW) atau peperangan generasi kelima berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare. Lebih lanjut Bamsoet menekankan bahwa Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI dan Polri juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara, yang berpotensi hadir melalui dunia digital seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain.

Dalam kesempatan tersebut Ketua MPR RI juga menyoroti berbagai kasus kejahatan yang menggemparkan dunia sebagai dampak perkembangan teknologi digital, antara lain serangan ransomware pada 7 Mei 2021 yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Kemudia pada 9 Pebruari 2022 terjadi serangan SIM Swapping yang menargetkan korban terkenal di Amerika Serikat, yang diperkirakan mencapai 100 Juta Dollar AS dalam bentuk kripto. Sementara itu pada 29 Maret 2022 dilaporkan serangan peretasan berhasil mencuri aset kripto dari sidechain dan blockchain Ronin Network senilai lebih dari 615 juta dollar AS atau setara dengan Rp. 8,8 triliun. Tidak tertutup kemungkinan serangan serupa dapat menyasar negara Indonesia.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber di seluruh Indonesia. Hal itu termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan yang menargetkan Istana Negara dan Presiden Joko Widodo. Menurutnya perang siber dan informasi di dunia digital berdampak lebih dasyat dibandingkan perang fisik dengan menggunakan kekuatan militer.

Melalui serangan digital yang dikendalikan dari jarak jauh, pelaku yang mengatasnamakan sebuah negara dapat melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional alutsista militer. Bahkan melalui sebuah serangan digital, sebuah negara dapat membuat jaringan telekomunikasi dan internet dinegara lain mati total, operasional perbankan menjadi kacau, radar militer bahkan penerbangan sipil tak bisa digunakan. Untuk itu sangat dibutuhkan kesiapan TNI – Polri mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi cyber warfare yang dilakukan negara atau organisasi  lain untuk menyerang dan merusak komputer atau jaringan informasi Indonesia.

Link: detik news.com